Pemilih Ganda Mengancam Pilkada Serentak
BLITAR, (KN.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, masih mengkhawatirkan terjadinya kasus pemilih ganda dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. KPU menilai kasus pemilih ganda masih berada urutan teratas penyebab terjadinya kericuhan pesta demokrasi. Sedangkan, kecurangan lainnya adalah praktik politik uang.
“Karena itu, kita akan meneliti dan melakukan validasi jumlah pemilih yang tertera dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4), “ ujar Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Data dan Tekhnis Masrukin kepada wartawan.
Hingga kini belum diketahui berapa jumlah warga Kabupaten Blitar yang memiliki hak pilih dalam Pilkada mendatang. KPU belum menerima data DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, mengacu data pemilih tetap (DPT) pemilihan presiden 2014, jumlah pemilih di Kabupaten Blitar mencapai 920.372 jiwa.
“Jumlah yang ada tentu terjadi perubahan mengingat ada pemilih pemula, pindah domisili dan meninggal dunia," terang Masrukin.
Secara tekhnis, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan Pencocokan dan Penelitian DP4. Data akan direkap dan disortir melalui peran petugas PPK (kecamatan) dan PPS (desa). Validasi berlapis dari bawah ke atas.
KPU, sambung Masrukin, telah menyiapkan tabulasi untuk penemuan nama ganda, NIK ganda, alamat dan tanggal lahir ganda. Sebab, KPU tidak ingin terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
“Bila memang ditemukan, PPS akan meminta PPDP menghapus salah satu data yang ganda tersebut, “ jelasnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada satupun calon bupati Blitar periode 2015-2020 yang sudah mendeklarasikan diri. Menurut juru bicara lembaga survei Patria Blitar Institute (PBI) Mahathir Muhammad, ada delapan nama calon bupati Blitar yang masuk radar survei.
Kedelapan nama itu adalah Ketua Muslimat NU Kabupaten Blitar Masluki, Pengurus PWNU Jawa Timur Nurhadi Ridwan, Wakil Bupati Blitar Rijanto, Ketua PAN Kabupaten Blitar Heri Romadlon, Ketua PKB Kabupaten Blitar Masykur, Ketua PDIP Kabupaten Blitar Marhenis Urip Widodo, Anggota Fraksi PDI P DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, dan pengurus PDIP Jawa Timur Bambang Suhartono (Bambang Ger).
“Delapan nama yang menurut kami layak menjadi calon bupati itu akan kita survei sejauh mana tingkat elektabilitas masing-masing, “ ujar Mahathir.
Survei akan dimulai pertengahan Juni hingga dua bulan ke depan. PBI akan memilih tiga nama dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Di depan warga Kabupaten Blitar, kata Mahathir, ketiganya akan diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya.
“Ini penting. Warga harus benar-benar memahami pilihannya sebelum pemungutan suara dilakukan, “ terangnya.
Mahathir juga membenarkan bahwa kericuhan Pilkada bisa berawal dari adanya kasus pemilih ganda. Selain itu praktik politik uang. Karenanya penyelenggara pemilu harus memiliki formula dan solusi efektif untuk mengatasi semua itu.
“Kasus pemilih ganda dan politik uang masih menjadi hantu dalam penyelenggaraan pemilu. Dan ini berpotensi menciptakan kericuhan, “ pungkasnya. (OZ)
“Karena itu, kita akan meneliti dan melakukan validasi jumlah pemilih yang tertera dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4), “ ujar Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Data dan Tekhnis Masrukin kepada wartawan.
Hingga kini belum diketahui berapa jumlah warga Kabupaten Blitar yang memiliki hak pilih dalam Pilkada mendatang. KPU belum menerima data DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, mengacu data pemilih tetap (DPT) pemilihan presiden 2014, jumlah pemilih di Kabupaten Blitar mencapai 920.372 jiwa.
“Jumlah yang ada tentu terjadi perubahan mengingat ada pemilih pemula, pindah domisili dan meninggal dunia," terang Masrukin.
Secara tekhnis, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melakukan Pencocokan dan Penelitian DP4. Data akan direkap dan disortir melalui peran petugas PPK (kecamatan) dan PPS (desa). Validasi berlapis dari bawah ke atas.
KPU, sambung Masrukin, telah menyiapkan tabulasi untuk penemuan nama ganda, NIK ganda, alamat dan tanggal lahir ganda. Sebab, KPU tidak ingin terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
“Bila memang ditemukan, PPS akan meminta PPDP menghapus salah satu data yang ganda tersebut, “ jelasnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada satupun calon bupati Blitar periode 2015-2020 yang sudah mendeklarasikan diri. Menurut juru bicara lembaga survei Patria Blitar Institute (PBI) Mahathir Muhammad, ada delapan nama calon bupati Blitar yang masuk radar survei.
Kedelapan nama itu adalah Ketua Muslimat NU Kabupaten Blitar Masluki, Pengurus PWNU Jawa Timur Nurhadi Ridwan, Wakil Bupati Blitar Rijanto, Ketua PAN Kabupaten Blitar Heri Romadlon, Ketua PKB Kabupaten Blitar Masykur, Ketua PDIP Kabupaten Blitar Marhenis Urip Widodo, Anggota Fraksi PDI P DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, dan pengurus PDIP Jawa Timur Bambang Suhartono (Bambang Ger).
“Delapan nama yang menurut kami layak menjadi calon bupati itu akan kita survei sejauh mana tingkat elektabilitas masing-masing, “ ujar Mahathir.
Survei akan dimulai pertengahan Juni hingga dua bulan ke depan. PBI akan memilih tiga nama dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Di depan warga Kabupaten Blitar, kata Mahathir, ketiganya akan diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya.
“Ini penting. Warga harus benar-benar memahami pilihannya sebelum pemungutan suara dilakukan, “ terangnya.
Mahathir juga membenarkan bahwa kericuhan Pilkada bisa berawal dari adanya kasus pemilih ganda. Selain itu praktik politik uang. Karenanya penyelenggara pemilu harus memiliki formula dan solusi efektif untuk mengatasi semua itu.
“Kasus pemilih ganda dan politik uang masih menjadi hantu dalam penyelenggaraan pemilu. Dan ini berpotensi menciptakan kericuhan, “ pungkasnya. (OZ)
Tidak ada komentar: