Tugas dan Wewenang PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Kepala Daerah adalah :

1. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
2. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
3. Membentuk KPPS;
4. Mengumumkan daftar pemilih;
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
10. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
11. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
13. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
14. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
15. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu,  kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tugas Ketua PPS  adalah:

1. memimpin kegiatan PPS;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
3. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
4. mengawasi kegiatan KPPS;
5. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
7. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

Adapun tugas anggota PPS adalah:

1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Yang terakhir, mengenai rapat PPS, meliputi:

1. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
2. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab pada semua hasil rapat PPS;
3. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
4. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
5. apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan  secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.